Penulis
 |
| Sumber Grafis : Suara Pemred Kalbar |
Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati setiap 2 Mei, bukan hanya dalam rangka mengingatkan bangsa Indonesia atas jasa kepahlawanan Ki Hajar Dewantara di bidang pendidikan. Namun juga bagian dari refleksi bangsa bahwa masih ada perkerjaan rumah di bidang pendidikan yang belum selesai.
Jika melihat kondisi saat ini, persoalan pendidikan di Kalimantan Barat sendiri cukup kompleks, seperti masih terjadinya kesenjangan pendidikan antara kota dan desa, infrastruktur pendidikan yang belum merata, dan kurangnya jumlah guru di beberapa daerah.
Kepala Dinas Pendidikan Kalbar, Suprianus Herman menjabarkan, menurut meraca pendidikan Kalbar 2018 total jumlah pendidik di Kalbar adalah 56.151 guru dengan rincian PAUD 2.591 orang, SD 30.611 orang, SMP 13.737 orang, SMA 6.411 orang, SMK 3.586, dan SLB 2.515 orang.
Angka tersebut masih jauh dari total jumlah murid di Kalbar yaitu 1.095.544 orang, dengan rasio pendidikan antara guru : siswa di tingkat SD 1:19, SMP 1:18, SMA 1:20 dan SMK 1:20.
"Kalau melihat dari data rasio pendidikan di Kalbar kita cukup baik. Tapi jika dilihat dari tingkat penyebaran guru memang sangat jauh atau kurang bagus penyebarannya atau tidak merata, karena banyak menumpuk di kabupaten/kota," ungkap Suprianus.
Suprianus menyadari betul bahwa persolan tersebut berasal dari masa lalu. Oleh sebab itu dirinya lebih ingin membicarakan langkah-langkah ke depan yang akan diambil untuk pemenuhan jumlah guru di daerah.
Salah satunya melalui pemberlakukan sistem zonasi pendidikan. Sistem zonasi nanti akan mengarah pada penempatan guru-guru. Namun dia tetap mengakui akan sulit menempatkan guru yang sudah di kabupaten/kota untuk ditempatkan ke kabupaten lain.
"Karena menyangkut kewenangan juga. Tentu akan selalu seperti itu, kalau memang tidak mengambil satu program nyata maka kekurangan guru akan tetap terjadi," jelasnya.
Saat ini pihaknya sedang mengadakan pemetaan guru bersama dengan kepala sekolah dan pengawas, untuk memastikan daerah-daerah mana saja yang masih kekurangan guru.
"Selain itu diberlakukan juga pengangkatan guru kontrak daerah maupun sekolah, untuk menutupi kekurangan guru tersebut," ungkapnya.
Sekalipun tahun 2019 belum diberlakukan, tapi wacana bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta yang mempunyai jurusan pendidikan, akan menjadi pembahasan pihaknya ke depan.
Nantinya untuk menutupi kekurangan guru itu, mahasiswa perguruan tinggi yang PPL/KKL ditempatkaan di lokasi-lokasi yang kekurangan guru.
"Kita akan beri honor sesuai dengan standar honor daerah, uang transportasi dan sebagainya. Sudah ada wacana itu, kerja sama ini akan berlanjut terus menerus, sehingga tidak ada kekurangan guru lagi, apalagi berkaitan dengan mata pelajaran yang kurang," jelasnya.
"Untuk SMK guru produktif kita sangat kurang. Makanya kita akan kerja sama dengan dunia usaha dan industri biar mereka nanti bisa membantu kita sebagai tenaga pendidik," tambahnya.
Tidak adanya kewenangan provinsi dan kabupaten/kota untuk mengangkat ASN juga salah satu menjadi kendala kekurangan guru. Oleh sebab itu guru kontrak menjadi salah solusi untuk menutupi kekurangan guru yang ada saat ini.
"Makanya untuk kabupaten/kota yang membidangi SD dan SMP. Kita dorong juga untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi di masing-masing daerah," tuturnya.
Sebagaimana Tema Hardiknas 2019 Memajukan Pendidikan, Menguatkan Kebudayaan, dirinya berharap mutu pendidikan di Kalbar semakin meningkat.
Dengan program-program yang sudah, sedang dan mau dilaksanakan, dirinya berharap dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalbar.
"Kita berharap anak-anak Kalbar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Tidak saja dia mampu memasuki lapangan kerja, tapi diharapkan mereka juga mampu menciptakan lapangan kerja dan bersaing memasuki perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri," harapnya.
Disparitas Fasilitas
Presiden Mahasiswa IKIP PGRI Pontianak, Zulfikri menilai, penyelesaian persoalan pendidikan oleh pemerintah sangat lamban. Program-program yang selama ini dijalankan masih dirasa kurang maksimal.
Dirinya mencontohkan kekurangan guru yang sudah lama terjadi, namun kuota perekrutan guru honor daerah maupun PNS tidak menutup kekurangan guru di sekolah.
"Misalnya Kalbar kurang 100 guru, tapi yang waktu rekrutmen 20 orang yang diambil. Angka seperti itu masih jauh untuk menutup kekurangan guru di daerah. Makanya harus ada keseriusan pemerintah untuk memenuhi jumlah guru di sekolah," tuturnya.
Tidak hanya itu, dia juga mengingatkan aksesibilitas ke sekolah masih sangat sulit, pemerataan sarana dan prasarana yang masih belum merata, kesejahteraan guru juga masih menjadi persoalan.
Sehingga dia juga meminta ke depan tidak ada lagi perbedaan antara pendidikan kota dan desa. Contoh, jika di kota sarana komputer dan jaringan terpenuhi, maka pendidikan desa harus mendapatkan kesempatan yang sama.
"Kalau kita melihat, kualitas anak-anak dari desa tidak jauh kualitas dari siswa di kota, tapi sayang secara fasilitas pendidikan mereka masih kurang. Maka slogan pemetaan pendidikan harus menjadi refleksi di Hardiknas tahun 2019 ini bahwa semua orang wajib mendapat pendidikan yang sama," tuturnya.
"Kami juga mengapresiasi gubernur mempunyai program sekolah gratis dan akan membangun sekolah terpadu. Semoga ini awal baik untuk pendidikan di Kalbar," katanya.
Pemetaan Harus Detail
Pengamat Pendidikan IKIP PGRI Pontianak, Suherdiyanto mengatakan dalam rangka Hardiknas 2019 ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian bersama.
Paling penting jika membicarakan pendidikan, maka bicara tentang kualitas mutu pendidikan. Artinya sarana dan prasarana yang ada di sekolah, setidaknya harus memenuhi standar minimal. Termasuk keberadaan gedung, standar pendidikan atau SDM.
“Sekarang guru harus S1, namun ada beberapa hal, khusus di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) masih banyak guru-guru belum S1. Ini memang perlu untuk segera diselesaikan baik itu melalui alih jenjang atau penyerataan, tentu ini perlu kebijakan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota," jelas Suherdiyanto.
Ketika membicarakan tentang rasio memang ada beberapa kabupaten/kota yang sudah cukup. Seperti misalnya di Kota Pontianak, yang secara rasio mungkin saja sudah terpenuhi.
Rasio itu bisa saja terpenuhi karena akses lebih mudah, dan pemetaan lebih cepat, apalagi Kota Pontianak tidak terlalu luas.
Kepala Dinas Pendidikan Kalbar, Suprianus Herman menjabarkan, menurut meraca pendidikan Kalbar 2018 total jumlah pendidik di Kalbar adalah 56.151 guru dengan rincian PAUD 2.591 orang, SD 30.611 orang, SMP 13.737 orang, SMA 6.411 orang, SMK 3.586, dan SLB 2.515 orang.
Angka tersebut masih jauh dari total jumlah murid di Kalbar yaitu 1.095.544 orang, dengan rasio pendidikan antara guru : siswa di tingkat SD 1:19, SMP 1:18, SMA 1:20 dan SMK 1:20.
"Kalau melihat dari data rasio pendidikan di Kalbar kita cukup baik. Tapi jika dilihat dari tingkat penyebaran guru memang sangat jauh atau kurang bagus penyebarannya atau tidak merata, karena banyak menumpuk di kabupaten/kota," ungkap Suprianus.
Suprianus menyadari betul bahwa persolan tersebut berasal dari masa lalu. Oleh sebab itu dirinya lebih ingin membicarakan langkah-langkah ke depan yang akan diambil untuk pemenuhan jumlah guru di daerah.
Salah satunya melalui pemberlakukan sistem zonasi pendidikan. Sistem zonasi nanti akan mengarah pada penempatan guru-guru. Namun dia tetap mengakui akan sulit menempatkan guru yang sudah di kabupaten/kota untuk ditempatkan ke kabupaten lain.
"Karena menyangkut kewenangan juga. Tentu akan selalu seperti itu, kalau memang tidak mengambil satu program nyata maka kekurangan guru akan tetap terjadi," jelasnya.
Saat ini pihaknya sedang mengadakan pemetaan guru bersama dengan kepala sekolah dan pengawas, untuk memastikan daerah-daerah mana saja yang masih kekurangan guru.
"Selain itu diberlakukan juga pengangkatan guru kontrak daerah maupun sekolah, untuk menutupi kekurangan guru tersebut," ungkapnya.
Sekalipun tahun 2019 belum diberlakukan, tapi wacana bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta yang mempunyai jurusan pendidikan, akan menjadi pembahasan pihaknya ke depan.
Nantinya untuk menutupi kekurangan guru itu, mahasiswa perguruan tinggi yang PPL/KKL ditempatkaan di lokasi-lokasi yang kekurangan guru.
"Kita akan beri honor sesuai dengan standar honor daerah, uang transportasi dan sebagainya. Sudah ada wacana itu, kerja sama ini akan berlanjut terus menerus, sehingga tidak ada kekurangan guru lagi, apalagi berkaitan dengan mata pelajaran yang kurang," jelasnya.
"Untuk SMK guru produktif kita sangat kurang. Makanya kita akan kerja sama dengan dunia usaha dan industri biar mereka nanti bisa membantu kita sebagai tenaga pendidik," tambahnya.
Tidak adanya kewenangan provinsi dan kabupaten/kota untuk mengangkat ASN juga salah satu menjadi kendala kekurangan guru. Oleh sebab itu guru kontrak menjadi salah solusi untuk menutupi kekurangan guru yang ada saat ini.
"Makanya untuk kabupaten/kota yang membidangi SD dan SMP. Kita dorong juga untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi di masing-masing daerah," tuturnya.
Sebagaimana Tema Hardiknas 2019 Memajukan Pendidikan, Menguatkan Kebudayaan, dirinya berharap mutu pendidikan di Kalbar semakin meningkat.
Dengan program-program yang sudah, sedang dan mau dilaksanakan, dirinya berharap dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalbar.
"Kita berharap anak-anak Kalbar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Tidak saja dia mampu memasuki lapangan kerja, tapi diharapkan mereka juga mampu menciptakan lapangan kerja dan bersaing memasuki perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri," harapnya.
Disparitas Fasilitas
Presiden Mahasiswa IKIP PGRI Pontianak, Zulfikri menilai, penyelesaian persoalan pendidikan oleh pemerintah sangat lamban. Program-program yang selama ini dijalankan masih dirasa kurang maksimal.
Dirinya mencontohkan kekurangan guru yang sudah lama terjadi, namun kuota perekrutan guru honor daerah maupun PNS tidak menutup kekurangan guru di sekolah.
"Misalnya Kalbar kurang 100 guru, tapi yang waktu rekrutmen 20 orang yang diambil. Angka seperti itu masih jauh untuk menutup kekurangan guru di daerah. Makanya harus ada keseriusan pemerintah untuk memenuhi jumlah guru di sekolah," tuturnya.
Tidak hanya itu, dia juga mengingatkan aksesibilitas ke sekolah masih sangat sulit, pemerataan sarana dan prasarana yang masih belum merata, kesejahteraan guru juga masih menjadi persoalan.
Sehingga dia juga meminta ke depan tidak ada lagi perbedaan antara pendidikan kota dan desa. Contoh, jika di kota sarana komputer dan jaringan terpenuhi, maka pendidikan desa harus mendapatkan kesempatan yang sama.
"Kalau kita melihat, kualitas anak-anak dari desa tidak jauh kualitas dari siswa di kota, tapi sayang secara fasilitas pendidikan mereka masih kurang. Maka slogan pemetaan pendidikan harus menjadi refleksi di Hardiknas tahun 2019 ini bahwa semua orang wajib mendapat pendidikan yang sama," tuturnya.
"Kami juga mengapresiasi gubernur mempunyai program sekolah gratis dan akan membangun sekolah terpadu. Semoga ini awal baik untuk pendidikan di Kalbar," katanya.
Pemetaan Harus Detail
Pengamat Pendidikan IKIP PGRI Pontianak, Suherdiyanto mengatakan dalam rangka Hardiknas 2019 ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian bersama.
Paling penting jika membicarakan pendidikan, maka bicara tentang kualitas mutu pendidikan. Artinya sarana dan prasarana yang ada di sekolah, setidaknya harus memenuhi standar minimal. Termasuk keberadaan gedung, standar pendidikan atau SDM.
“Sekarang guru harus S1, namun ada beberapa hal, khusus di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) masih banyak guru-guru belum S1. Ini memang perlu untuk segera diselesaikan baik itu melalui alih jenjang atau penyerataan, tentu ini perlu kebijakan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota," jelas Suherdiyanto.
Ketika membicarakan tentang rasio memang ada beberapa kabupaten/kota yang sudah cukup. Seperti misalnya di Kota Pontianak, yang secara rasio mungkin saja sudah terpenuhi.
Rasio itu bisa saja terpenuhi karena akses lebih mudah, dan pemetaan lebih cepat, apalagi Kota Pontianak tidak terlalu luas.
Tapi daerah seperti di kabupaten yang rentang wilayah luas, masih sangat kurang jumlah guru. Tentu untuk memastikan suatu daerah mengalami kekurangan guru, harus dilakukan pemetaan terlebih dahulu.
"Pemetaan guru di daerah harus dilakukan secara detail. Datanya harus jelas, baru kita bisa lihat jumlah maupun distribusi penyebaran guru di daerah," tuturnya.
Katanya, jangan sampai berasumsi kurang, tapi tidak punya pemetaan yang real di tingkat kabupaten, maka akan sulit untuk menyelesaikannya kekurangan guru di daerah.
Jadi, memang perlu kerja keras dari pemerintah untuk melakukan pemetaan guru di sekolah.
“Harus dipastikan ada berapa sekolah, dalam setiap satu sekolah ada berapa guru baik yang PNS, kontrak, maupun honor. Artinya harus ada pemetaan secara detail dan basis data yang konkrit,” katanya.
Data pendidikan yang tidak maksimal pemetaannya akan menimbulkan persoalan baru dan akan tetap menjadi masalah dari tahun ketahun. Khususnya ketika ada rekrutmen PNS untuk guru, kalau tidak mempunyai data valid yang baik maka kekurangan guru tidak tertutupi.
“Misalnya kita kekurangan guru SD, sedangkan penyumbang lulusan sarjana untuk guru SD hanya dari beberapa perguruan tinggi dan tidak mencukupi. Jadi data itu bisa menjadi analisis kebutuhan dan tidak menutup kemungkinan untuk perguruan tinggi lain membuka jurusan PGSD. Ini yang memang perlu bersama-sama mencari atau menginventarisir data terkait dengan SDM," jelasnya.
Catatan : Tulisan ini telah terbit di Koran Suara Pemred, Edisi Cetak Kamis (2/5/2019)
EmoticonEmoticon